Pemerintah Malaysia memerintahkan penyelidikan terhadap ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) negara tersebut atas tuduhan pelanggaran keuangan, menyusul laporan soal kepemilikan saham secara tidak sah di sebuah perusahaan publik.
Kontroversi ini semakin mempersulit upaya Malaysia untuk memulihkan citranya setelah skandal 1MDB yang merugikan negara hingga miliaran dolar Amerika, yang membuat seorang mantan perdana menteri dipenjara dan membebani negara dengan utang besar.
Laporan media terkemuka Bloomberg, seperti dilansir AFP, Jumat (13/2/2026), menyebutkan bahwa Ketua KPK Malaysia (MACC), Azam Baki, memiliki jutaan saham di sebuah perusahaan jasa keuangan, senilai sekitar 800.000 Ringgit, atau setara Rp 3,4 miliar.
“Kabinet telah memutuskan bahwa komite khusus yang dipimpin oleh Sekretaris Utama Pemerintah akan menyelidiki tuduhan yang muncul mengenai Kepala Komisioner MACC,” kata Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, dalam konferensi pers.

“Begitu penyelidikan selesai, temuan akan dilaporkan kembali kepada kabinet untuk tindakan lanjutan. Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan transparansi dan integritas dalam proses investigasi,” kata Fahmi.
Pegawai negeri sipil di Malaysia diperbolehkan untuk membeli saham perusahaan asalkan tidak melebihi lima persen dari modal yang disetor, atau senilai 100.000 Ringgit, mana yang lebih rendah.
Mereka juga diwajibkan untuk mendeklarasikan aset mereka setidaknya sekali setiap lima tahun. Menurut laporan Bloomberg, Azam belum secara publik mendeklarasikan asetnya.

Azam dengan tegas membantah telah melakukan pelanggaran apa pun. Dia menegaskan kepada kantor berita Malaysia, Bernama, bahwa dirinya tidak lagi memiliki saham di perusahaan mana pun.
Dia mengakui telah membeli saham yang dimaksud, tetapi juga mengatakan bahwa dirinya telah menjual saham itu tanpa memperoleh keuntungan.
Disebutkan juga oleh Azam, seperti dikutip Bernama, bahwa aturan yang membatasi kepemilikan saham hingga lima persen dari model disetor perusahaan itu tidak berlaku karena saham tersebut dibeli di pasar terbuka.

MACC yang dibentuk tahun 2009, bertugas menyelidiki dan memberantas korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik dan swasta. MACC memiliki wewenang untuk memanggil individu, melakukan penggeledahan, dan menyita properti, serta menangkap tersangka.
Beberapa waktu terakhir, MACC menyelidiki kasus-kasus penting di Malaysia, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengadaan militer dan kasus suap yang melibatkan mantan menteri.
Setelah tuduhan terhadap Azam mencuat, para anggota parlemen Malaysia meminta Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim untuk menonaktifkan Azam dan meluncurkan penyelidikan.

Untuk lebih lengkapnya Klik Disini!!